Tulisan Hukum : Implementasi Atas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Upaya Pencegahan Stunting
Tulisan Hukum : Implementasi Atas Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Upaya Pencegahan Stunting
Tulisan Hukum : Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang...
Tulisan Hukum : Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Penerapannya pada...
Tulisan Hukum : Penundaan Kontrak Akibat terjadinya Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Berdasarkan Peraturan...
Tulisan Hukum : Penundaan Kontrak Akibat terjadinya Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Indonesia
Tulisan Hukum : Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Membangun...
Tulisan Hukum : Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Membangun Destinasi Pariwisata
Tulisan Hukum : Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dalam Pengelolaan Kepariwisataan di Indonesia
Tulisan Hukum : Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dalam Pengelolaan Kepariwisataan di Indonesia
Tulisan Hukum : Pengelolaan Keuangan Desa setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019...
Tulisan Hukum : Pengelolaan Keuangan Desa setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang...
Tulisan Hukum : Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Republik...
Tulisan Hukum - Perbandingan UU Jasa Konstruksi
Tulisan Hukum : Retribusi Daerah
Tulisan Hukum Retribusi Daerah
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA...
Tulisan Hukum Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA PASCA BERLAKUNYA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara Pasca Berlakunya Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
TATA CARA MENGENAI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT...
Tata Cara Mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
