Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah berharap Pemprov Jateng kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang pernah disematkan lembaga tinggi negara itu pada tahun 2019 ini.
Untuk itu, BPK memberikan sejumlah catatan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Harapan dan catatan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seusai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Pemprov Jateng tahun 2018 kepada Ketua BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali di Kantor BPK setempat.
