Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menilai secara umum, sistem tata kelola aset daerah atau manajemen aset daerah di Jawa Tengah sudah cukup bagus. Sekalipun memang diakuinya, persoalan cukup klasik terkdang susah ditangani karena adanya perubahan-perubahan, aturan, organisasi perangkat daerah dan lain sebagainya.
Kunker tersebut untuk menindaklanjuti IHPS I tahun 2019 dari BPK RI. Untuk mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif, terkait langkah-langkah yang telah dilakukan oleh jajaran Pemda, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
