Hingga saat ini piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum masuk ke Kas Daerah mencapai Rp18 miliar.
Tunggakan PBB tersebut masih berada pada wajib pajak atau masyarakat yang memiliki lahan dan bangunan. Bahkan, dari jumlah uang pajak itu ada sebagian yang dipakai petugas pemungut pajak (perangkat desa). Piutang itu terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 ini.
