ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA
TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2008 |
|||
ABSTRAK | : | a. | Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur staf. |
b. | Dasar hukum perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950, UU No. 10 Th 2004, UU No. 32 Th 2004, UU No. 33 Th 2004, PP No. 41 Th 2007 Pasal 10, 11 dan 36, PP No. 79 Th 2005, PP No.38 Th 2007, PP No. 41 Th 2007, Perpres No. 1 Th 2007, Perda No. 3 Th 2008. | ||
c. | Perda ini mengatur tentang:
|
||
CATATAN | : | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
|
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BLORA
TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2008 |
|||
ABSTRAK | : | a. | Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. |
b. | Dasar hukum perda ini adalah : UU No. 13 Th 1950, UU No. 10 Th 2004, UU No. 32 Th 2004, UU No. 33 Th 2004, PP No. 41 Th 2007 Pasal 15, 22 ayat (5), Permendagri No. 24 Th 2006, PP No. 79 Th 2005, PP No.38 Th 2007, PP No. 41 Th 2007, Perpres No. 1 Th 2007, Perda No. 3 Th 2008. | ||
c. | Perda ini mengatur tentang :
|
||
CATATAN | : | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
|
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 7 TAHUN 2008 |
|||
ABSTRAK | : | a. | Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksanan otonomi daerah. |
b. | Dasar hukum : UU No. 13 Th 1950, UU No. 10 Th 2004, UU No. 32 Th 2004, UU No. 33 Th 2004, PP No. 41 Th 2007 Pasal 22 ayat (4), PP No. 79 Tahun 2005, PP No.38 Th 2007, PP No. 41 Th 2007, Perpres No. 1 Th 2007, Perda No. 3 Th 2008. | ||
c. | Perda ini mengatur tentang :
|
||
CATATAN | : | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
|
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2008 |
|||
ABSTRAK | : | a. | Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksanan otonomi daerah. |
b. | Dasar hukum : UU No. 13 Th 1950, UU No. 10 Th 2004, UU No. 32 Th 2004, UU No. 33 Th 2004, PP No. 41 Th 2007 Pasal 17 dan 18, PP No. 73 Th 2005, PP No. 79 Th 2005, PP No.38 Th 2007, PP No. 41 Th 2007, PP No. 19 Th 2008, Perpres No. 1 Th 2007, Perda No. 3 Th 2008. | ||
c. | Perda ini mengatur tentang :
|
||
CATATAN | : | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
|
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2008 |
|||
ABSTRAK | : | a. | Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora. |
b. | Dasar hukum : PP No. 32 Th 2004, PP No. 79 Th 2005, PP No.38 Th 2007, PP No. 41 Th 2007, Perpres No. 1 Th 2007, Perda No. 3 Th 2008, UU No. 13 Th 1950, UU No. 10 Th 2004, UU No. 32 Th 2004, UU No. 33 Th 2004. | ||
c. | Perda ini mengatur tentang :
|
||
CATATAN | : | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
|