Senin (18 Mei 2020) – BPK Perwakilan Provinsi Jateng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sepuluh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2019. Kesepuluh pemerintah daerah (pemda) tersebut adalah Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kota Pekalongan. Atas sepuluh LKPD tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Disebabkan masih diberlakukannya work from home oleh BPK RI, prosesi penyerahan LHP dilaksanakan secara online dengan video conference memanfaatkan aplikasi zoom pro. Penyerahan LHP dilakukan secara virtual dengan menunjukkan dokumen LHP melalui share screen zoom oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari masing-masing entitas. Rangkaian acara penyerahan ini dilaksanakan dalam tiga sesi, sesi pertama dimulai pukul 09.00 WIB yaitu penyerahan LHP kepada Pemkab Semarang, Pemkot Surakarta, Pemkab Cilacap, dan Pemkot Pekalongan. Sesi kedua dimulai pukul 11.00 WIB, pemda yang menerima LHP yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan Pemkab Kudus, Pemkab Wonogiri, dan Pemkab Purbalingga menerima LHP pada penyerahan sesi ketiga yang dimulai pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, BPK Jateng juga telah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2019 kepada Pemerintah Kota Salatiga (06/05) dan Pemerintah Kabupaten Boyolali (13/05). Kedua pemda tersebut juga memperoleh opini WTP.
Dalam sambutannya, Kalan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali menjelaskan bahwa walaupun pemeriksaan BPK dilakukan tim dari rumah, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga opini yang diberikan BPK telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Selain mengucapkan selamat kepada pemda yang telah mendapat opini WTP, Ayub Amali juga menyampaikan beberapa permasalahan yang ditemukan BPK, “Selain opini tersebut, kami masih menemukan beberapa catatan yang kami harapkan harus segera diperbaiki, antara terkait penatausahaan bendahara pengeluaran, penetapan rekening OPD oleh kepala daerah, pengelolaan dan pencatatan aset, dan kekurangan volume pekerjaan”.
Ayub Amali juga menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan DPRD, pimpinan daerah, dan seluruh jajarannya. Menurutnya, berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, penyusunan laporan keuangan pemda, pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK, sampai dengan penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa Ayub Amali mengingatkan sepuluh pemda tersebut untuk menyampaikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK selambatnya enam puluh (60) hari setelah LHP diterima.
Dalam rangkaian acara penyerahan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Ismawan Setya Handoko, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H.M. Hartopo, dan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berkesempatan menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD dan kepala daerah di setiap sesi penyerahan.
Menanggapi sambutan Kalan BPK Perwakilan Provisi Jateng, para pimpinan DPRD dan kepala daerah menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan hubungan baik yang telah terjalin antara pemda dan BPK. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Ismawan Setya Handoko menyampaikan bahwa pengawasan adalah suatu kebutuhan pokok demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, dan tetap menjamin kepentingan masyarakat. “Salah satu hasil pemeriksaan, yaitu rekomendasi BPK, mejadi catatan penting untuk perbaikan yang harus segera dilakukan,” tambahnya.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi juga menyampaikan hal senada. “Terima kasih atas segara masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang telah diberikan, masih banyak hal perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam rangka kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Dyah juga menyampaikan bahwa walaupun beberapa pemeriksaan dilakukan secara jarak jauh, namun alhamdulillah seluruh pemeriksaan bisa dijalankan dengan baik dan lancar. (*)
