Jumat (21/12) kemarin, BPK Perwakilan Provinsi Jateng menyelenggarakan media workshop bertema “Belanja Infrastruktur yang Berkualitas”. Digelar di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, acara tersebut diikuti para wartawan dari 25 media yang ada di Jateng, baik media cetak, elektronik, maupun online. Selain para wartawan, acara tersebut juga diikuti para Kepala Subauditorat (Kasubaud), Pengendali Teknis (PT), Ketua Tim Senior (KTS), dan Ketua Tim Yunior (KTY) yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jateng.
Hadir sebagai pembicara dalam media workshop tersebut Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery Subowo. Selain Kalan BPK Provinsi Jateng, menjadi pembicara dalam acara tersebut Wakil Dekan Riset dan Inovasi Fakultas Teknik Undip Jati Utomo Dwi Hatmoko. Adapun yang bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut adalah Kepala Subbag Humas Athur Saragi.
Menurut penuturan Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo, media merupakan mitra strategis BPK dalam pelaksanaan tugasnya. Media workshop tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya BPK Perwakilan Provinsi Jateng membangun hubungan baik dan kerja sama yang efektif dengan media-media yang ada di Jateng. Tema “Belanja Infrastruktur yang Berkualitas” dipilih karena belanja infrastruktur merupakan salah satu jenis belanja yang sangat krusial dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. “Diharapkan, nantinya terbangun persepsi yang sama antara BPK dan media dalam hal-hal yang terkait pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, khususnya dalam hal belanja infrastruktur,” kata Kalan.
Lebih lanjut, Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo menjelaskan bahwa pada Desember 2018 ini, BPK Perwakilan Provinsi Jateng telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2018, di mana salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah Pemeriksaan Kinerja Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Menurut Kalan BPK Provinsi Jateng, berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan, terdapat beberapa permasalahan dalam belanja infrastruktur oleh pemerintah, baik di tahapan perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan, maupun tahap evaluasi dan monitoring atas pekerjaan.
Pada tahap perencanaan, kata Kalan, antara lain didapatkan bahwa rencana kerja yang ada belum sesuai dengan rencana strategis dalam hal tujuan, sasaran, dan strategi. Sementara pada tahap pelaksanaan, terdapat penyedia ataupun kontraktor pelaksana belum sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia penerima pekerjaan juga belum melakukan pengecekan dan pengawasan lapangan secara memadai. Sedangkan dari sisi pengawasan, seringkali pengawas pekerjaan yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan infrastruktur pemerintah, belum memiliki kompetensi teknis pengawasan yang memadai. “Sering kami temukan, pengawas pekerjaan infrastruktur namun tidak berlatar belakang pendidikan teknik sipil dan memiliki pengalaman kurang dari lima tahun,” kata Kalan.
Sementara itu, dalam acara yang sama Jati Utomo Dwi Hatmoko mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tak aneh bila pemerintah terus berupaya meningkatkan anggaran belanja infrastruktur. Bila pada tahun 2018 alokasi belanja infrastruktur Indonesia mencapai Rp410 T, maka pada tahun 2019, alokasi anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp420 T. Untuk itu, kata Jati Utomo, pembangunan infrastruktur harus diupayakan berhasil secara keseluruhan. “Dalam pembangunan infrastruktur, ukuran keberhasilan sebuah proyek infrastruktur dapat dilihat dari enam aspek, yaitu tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, tepat sasaran, memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bersifat berkelanjutan atau sustainable,” katanya.
Lebih lanjut Jati Utomo menyampaikan, dalam pekerjaan infrastruktur oleh pemerintah, biasanya terdapat fenomena yang lazim disebut double trap spending. Dalam kondisi ini, pemerintah terjebak pada pertentangan antara persoalan penyerapan anggaran yang sangat menekankan kuantitas (quantity spending) dan persoalan kualitas hasil pekerjaan (quality spending). Seringkali, jika penyerapan anggaran dan kemajuan pekerjaan yang dikejar, maka kualitas hasil pekerjaan menjadi rentan terabaikan. “Tantangan ke depan adalah bagaimana mengupayakan agar quantity spending dan quality spending dapat berjalan beriringan,” kata Jati Utomo.
Media workshop sendiri merupakan acara tahunan yang rutin digelar oleh BPK Perwakilan Provinsi Jateng. Acara ini menjadi salah satu kegiatan untuk membangun persamaan persepsi antara BPK Perwakilan Provinsi Jateng dengan pihak media serta meningkatkan public awareness publik terhadap BPK. Adapun tema media workshop dipilih dengan mempertimbangkan permasalahan yang dipandang aktual terkait pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, khususnya di wilayah Provinsi Jateng.
