BPK harus mengambil peran strategis untuk mengisi kemerdekaan. BPK harus memastikan program-program prioritas pembangunan nasional telah direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Demikian antara lain disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery Subowo saat membaca pidato Ketua BPK menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pidato Ketua BPK tersebut dibacakan Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo saat bertindak selaku inspektur upacara peringatan HUT kemerdekaan RI pada Jumat (17/08) kemarin. Upacara yang diikuti seluruh pejabat dan pegawai BPK RI Perwakilan Jateng tersebut digelar di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Bertindak selaku komandan dalam upacara tersebut Vickey Rizki Noer, salah seorang pegawai dari Sub-Auditorat Jateng II. Peringatan HUT ke-73 kemerdekaan RI Tahun 2018 sendiri mengambil tema “Kerja Kita Prestasi Bangsa”.
Menyampaikan pesan Ketua BPK kepada seluruh peserta upacara, Kalan BPK Provinsi Jateng mengingatkan bahwa setiap pegawai BPK harus bekerja secara profesional, selalu menjaga nama baik BPK, serta menjaga integritas dan profesionalisme. “Semua bentuk pelanggaran kode etik akan diproses oleh Inspektorat Utama dan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK. Adapun apabila ditemukan unsur pidana akan diserahkan ke instansi yang berwenang,” tegas Kalan.
Dalam acara yang sama, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan anugerah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) kepada para pegawai. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada pegawai selaku aparat sipil negara yang telah bekerja selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Tanda kehormatan SLKS 30 tahun diberikan kepada dua pegawai, tanda kehormatan SLKS 20 tahun diberikan kepada tiga pegawai, dan tanda kehormatan SLKS 10 tahun diberikan kepada dua belas pegawai.(*)
