Pemprov Jateng meraih opini WTP dari BPK atas LKPD hingga saat ini delapan kali berturut-turut. LHP atas LKPD ini diserahkan oleh Anggota II BPK kepada Gubernur dan Ketua DPRD Jateng.
Anggota II BPK Mengatakan bahwa SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan masih bermasalah, meski hal itu tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.