Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, menegaskan bahwa kebijakan terkait Bankeudes tidak memiliki kaitan dengan isu politik, meskipun ada aksi demonstrasi dari Aliansi Masyarakat Boyolali di depan Kantor Dinas Bupati pada 18 November 2024. Wiwis menegaskan dirinya bekerja secara profesional dan hanya melaksanakan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LHP, BPK menemukan ketidaksesuaian belanja modal di 22 kecamatan dan merekomendasikan bupati untuk menindaklanjuti. Akibatnya, dalam APBD Perubahan 2024, alokasi belanja modal sebesar Rp 1 miliar per kecamatan disesuaikan dengan bantuan keuangan khusus untuk desa. Pemerintah pusat juga menginstruksikan penundaan pencairan bantuan tersebut hingga usai Pilkada, dan Wiwis menegaskan bahwa belum ada instruksi pencairan dari Bupati.
