Pemerintah Kabupaten Rembang menghadapi masalah dalam pembayaran uang harian untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024. Defisit anggaran yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2024 menyebabkan tunggakan uang harian sekitar Rp 1,5 miliar. Pihak DPRD masih menunggu perkembangan lebih lanjut untuk pembayaran gaji pegawai. Berdasar pemeriksaan BPK, asusmsi SILPA sebesar Rp66 miliar hanya terealisasi sebesar Rp19 miliar.
