Opini WTP harus dipandang bukan lagi sebagai prestasi, tapi sebagai hal yang sudah semestinya dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika opini WTP belum tercapai, justru menunjukkan ada yang tidak normal dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Demikian antara lain disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jawa Tengah (BPK Jateng) Ayub Amali dalam acara Dialog Publik di Stasiun TVRI Jawa Tengah pada Selasa (02/11) kemarin.
Mengambil tema ‘Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana APBN/ABPD’, dialog publik tersebut merupakan bagian acara pemberian penghargaan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang yang mencapai opini WTP selama sepuluh tahun anggaran berturut-turut. Selain Kalan BPK Jateng Ayub Amali, hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Midden Sihombing dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Dialog Publik tersebut dipandu oleh Choirul Ulil Albab, Host TVRI sekaligus dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Dian Nuswantoro.
Dalam kesempatan tersebut Ayub Amali mengatakan bahwa sejak tahun anggaran 2019, seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Tengah sudah mendapatkan opini WTP. Meski demikian, menurutnya tercapainya opini WTP bukanlah akhir dari pekerjaan sebab pengelolaan keuangan yang baik merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang juga tak kalah penting, menurut Ayub, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan seharusnya juga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ke depan, BPK akan memperbanyak pemeriksaan kinerja untuk melihat apakah belanja yang dikelola oleh Pemda tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.
Senada dengan pernyataan Kalan BPK Jateng, Midden Sihombing menyatakan bahwa opini BPK sangat penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan sebuah pemerintah. Apabila opininya sudah baik, berarti pencatatan keuangan di daerah tersebut sudah baik. “Jika pencatatan baik, maka kita dapat memanfaatkannya untuk menilai kinerja atau kebermanfaatan dana-dana yang sudah dibelanjakan,” jelas Midden.
Sementara itu, saat menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas keberhasilan Pemkab Semarang memperoleh opini WTP sepuluh kali berturut-turut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan bahwa atas pencapaian ini, pihaknya akan terus berupaya mempertahankan opini WTP. “Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya. (*)
