Dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Program Nasional untuk bidang pendidikan berupa Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau sampai SMP atau sederajat. Sasaran dari program wajib belajar pendidikan dasar adalah untuk anak usia 7 s.d. 15 tahun yang belum memperoleh pendidikan di tingkat SD dan SMP atau yang sederajat. Dalam menunjang program pembangunan pendidikan dasar tersebut pemerintah sudah menyiapkan sumber pendanaan yang berasal dari APBN, APBD dan juga dana dari masyarakat, namun dalam pelaksanaannya pengelolaan dana tersebut seringkali tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan beberapa permasalahan intern maupun ekstern. BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah memegang mandat konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. Dalam pelaksanaan tugasnya para auditor seringkali menghadapi permasalahan dalam penuntasan program ini, sehingga diharapkan para auditor mendapatkan pemahaman atas tujuan, sasaran, dan sistem pengendalian atas penuntasan program ini, menganalisa dan menentukan kriteria maupun indikator-indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Tujuan diselenggarakan In House Training Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun adalah sebagai sarana untuk memberi bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya. Kegiatan in house training ini diselenggarakan tangal 20 s.d. 22 Oktober 2009 dengan menghadirkan 5 (lima) orang instruktur dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah antara lain; Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed., Satoto Rahardjo, S.H., M.M., Drs. Jhonny Lorang, M.Pd., Drs. Indiarto Edi Cahyono, M.Pd., Drs. Tri Handoyo, M.Pd.
