Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020. Masih ditemui sejumlah permasalahan yang harus dilakukan penyempurnaan oleh Pemprov.
Permasalahan yang ada yakni masih adanya kegiatan dan penetapan pajak kendaraan belum optimal. BPK pun memberikan rekomendasi agar gubernur menyempurnakan SOP pelayanan pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lalu, pengelolaan belanja bantuan sosial untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang belum sepenuhnya memadai. Gubernur pun diminta melakukan monitoring penyaluran dana BSM ke penerima sesuai dengan perjanjian kerja sama.
