KENDAL- Setiap tahun, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk desa mengalami peningkatan yang signifikan. Karenanya pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa mutlak diperlukan. Sitem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan salah satu sarana yang bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Demikian antara lain disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery Subowo dalam Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Kendal pada Rabu (09/05) kemarin. Pada acara yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kendal tersebut, Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo hadir selaku salah satu pembicara.
Selain Kalan BPK Provinsi Jateng, hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Alamudin Dimyati Rois, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, dan Direktur Binmas Polda Jateng Kombes Pol Budi Utomo. Adapun moderator penyampaian materi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Moh. Toha.
Workshop tersebut diikuti 370 peserta yang terdiri dari para camat, para perangkat desa., serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Kendal. Selain para peserta, turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kendal.
Di hadapan para peserta workshop Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo mengatakan, dari aspek kelembagaan, ada empat komponen utama yang bisa dioptimalkan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Keempat komponen itu adalah kecamatan, inspektorat daerah, bagian pemerintahan di Sekretariat Daerah (Setda), serta OPD yang secara teknis bersentuhan dengan pemerintah desa, misalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Meski demikian, demi terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Kalan BPK Provinsi Jateng tetap memandang perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penyempurnaan sistem. “Selain terus memberikan pelatihan kepada pegaawai, pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Siskeudes merupakan salah satu upaya yang bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Kalan.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Kalan BPK Provinsi Jateng, menurut Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Aplikasi Siskeudes memang lahir sebagai upaya BPKP berperan dalam mewujudkan pengelolaan tata kelola keuangan pemerintah desa yang tranparan dan akuntabel. Siskeudes didesain sesederhana mungkin agar tidak malah menyusahkan para operator di pemerintah desa. “Saat ini, Siskeudes telah digunakan 65.811 dari 74.958 Desa atau 87,80% secara nasional,” katanya.
Sementara itu, dalam acara yang sama Direktur Binmas Polda Jateng Kombes Pol Budi Utomo mengatakan, dalam hal mengawal pengelolaan keuangan desa, ada dua strategi umum yang digunakan oleh Polri. Polri menggunakan langkah represif (penindakan), namun tetap memprioritaskan langkah preventif (pencegahan/ mengingatkan). “Masyarakat juga perlu berperan aktif. Jangan segan maporkan kepada kami jika ada pihak-pihak yang mengganggu pelaksanaan pembangunan desa, baik dari kalangan luar atau bahkan dari pihak kepolisian sekalipun,” kata Budi.
Workshop tentang Implementasi Siskeudes di Kabupaten Semarang
Sehari sebelumnya, Selasa (08/05), acara yang sama digelar di Ungaran, Kabupaten Semarang. Kasubaud Jateng II BPK Perwakilan Provinsi Jateng Emmy Mutiarini hadir menjadi pembicara dalam acara tersebut.
Selain Kasubaud Jateng II BPK Perwakilan Provinsi Jateng, hadir pula dalam acara tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Alamudin Dimyati Rois, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, dan Direktur Binmas Polda Jateng Kombes Pol Budi Utomo.
Acara tersebut diikuti para perangkat desa, perwakilan dari kecamatan, serta pimpinan OPD yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam acara tersebut dibahas mengenai pengelolaan keuangan desa serta penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai penunjang proses penatausahaan keuangan di pemerintah desa. (*)
