Menjadi sorotan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kekurangan volume pada gedung baru Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh tim suaramerdeka-muria.com, ada lima rekomendasi atas temuan BPK pemeriksaan anggaran 2021 pada audit yang belum lama telah dilakukan.
Denda atas pengerjaan proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang yang menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata belum terbayarkan sampai sekarang. Denda keterlambatan atas penyelesaian proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang sebesar Rp380.858.202 oleh rekanan pengerja harus secepatnya dibayarkan.
