Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran senilai Rp 18,2 miliar untuk penebalan bantalan sosial dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Anggaran dari APBD Kota Surakarta itu digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan pasar murah untuk pengendali inflasi. Menyasar 20 ribu keluarga.
Wali Kota Surakarta mengungkapkan dua persen dari dana transfer umum (DTU) sekitar Rp 4,2 miliar. Kalau masing-masing penerima mendapat Rp 600 ribu anggaran ini hanya bisa menyasar 7 ribu penerima. Makanya kami tambah dari BTT (belanja tidak terduga) sekitar Rp 14 miliar untuk bansos dan pasar murah.
