Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah memulai identifikasi pos anggaran yang berpotensi diefisiensikan, meskipun masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan anggaran ke program yang lebih prioritas.
