Anggota V selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE. menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2024 kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto pada Jumat (23/5). Atas LKPD Provinsi Jateng, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut merupakan opini WTP yang ke-14 bagi Pemerintah Provinsi Jateng.
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jateng Tahun 2024 dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal PKN V Widhi Widayat, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan perwakilan dari unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut juga dihadiri oleh para pejabat struktural BPK Jateng dan tim pemeriksa BPK atas LKPD Provinsi Jateng Tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota V selaku Pimpinan PKN V BPK RI menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jateng yang telah berhasil mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut. Bobby Adhityo Rizaldi berharap “Capaian ini hendaknya dapat menambah semangat pemerintah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan di Jawa Tengah,” katanya.
Anggota V BPK RI juga menjelaskan, sampai dengan pelaksanaan penyerahan LHP, sebagian rekomendasi pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng Tahun 2024 telah ditindaklanjuti. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jateng tetap diminta untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas masukan dan rekomendasi dari BPK Jawa Tengah yang telah disampaikan dalam LHP atas LKPD Tahun 2024. “Atas rekomendasi tersebut, akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya. Ahmad Luthfi menambahkan, peringkat WTP yang telah diperoleh selama 14 tahun berturut-turut tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Jateng dalam meningkatkan kualitas keuangan daerah, sehingga laporan keuangan disajikan secara transparan dan akuntabel.
