Provinsi DKI Jakarta terus mengejar penyerahan kewajiban pengembang untuk menambah jumlah aset serta penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Jika dilihat dari temuan BPK, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, pengembang yang belum memenuhi kewajiban sudah berkurang. Untuk audit tersebut Pemprov DKI berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diserahkan pada 15 Mei lalu.
