Pemerintah ingin mempertahankan opini WTP atas LKPP 2018. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyerahkan LKPP 2018 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK di Jakarta.
LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN pemerintah pusat yang dilakukan setiap tahun. Laporan keuangan ini merupakan hasil konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara.
BPK telah memberikan opini WTP atas LKPP 2016 dan LKPP 2017. Capaian tersebut tentunya bukanlah suatu capaian yang mudah dan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan
