JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengeceualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah tujuan akhir bagi kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Dia menekankan, harus ada korelasi antara opini WTP dengan kinerja pembangunan, khususnya di daerah.
Saat ini, lanjutnya, hanya terdapat 8 provinsi yang mendapatkan WTP oleh BPK selama 5 tahun berturut-turut, sejak 2013-2017. Kedelapannya yakni DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat. Di mana kinerja pembangunan daerah-daerah tersebut terhitung baik bahkan melampaui rata-rata pembangunan nasional.
