Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Blora menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun 2019. Pada tanggal 6 Mei 2020 Pemkab Blora telah mengirimkan buku rancangan Perda yang dimaksud sebagaiman surat pengantar Sekretaris Daerah nomor 045.2/1402/2020. Rancangan Perda tersebut, disusun berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI. Selanjutnya, berdasarkan surat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 133/S/XVIII.SMG/04/2020 tertanggal 27 April 2020 perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Blora tahun anggaran 2019, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Penngecualian (WTP).
Pada laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019, menurut bupati, pemkab Blora telah merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp2.240.970.020.181,00. Kemudian belanja daerah terealisasi sebesar Rp2.201.539.935.903,00 atau sebesar 94,57%. Surplus sebesar Rp39.430.084.278,00 atau 68,74% dan silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp97.852.691.370,00.
