Kamis, 15 Juli 2010 dilaksanakan tatap muka Ketua BPK RI, Hadi Purnomo dengan Pegawai Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di aula lantai 3 Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini juga dihadiri oleh Inspektur Utama BPK RI, Nizam Burhanudin. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menekankan kepada seluruh pegawai BPK RI khususnya Pemeriksa untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme. Untuk menjamin integritas, Pemeriksa harus menjunjung tinggi kode etik pemeriksa sesuai Pasal 7 Peraturan BPK No. 2/2007 yang menyatakan bahwa Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya dan dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemeriksa guna memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lainnya. Ketua BPK menambahkan, jika kita mampu menjaga itu maka kehormatan BPK akan terjaga, yang berarti kehormatan pribadi kita sebagai pemeriksa juga terjaga. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa orientasi pemeriksaan jangan hanya pada temuan. Tugas BPK memang memeriksa pengelolaan keuangan negara, tetapi BPK juga harus melakukan pembinaan kepada auditee. Jika dalam pemeriksaan tidak ada temuan, bukan berarti auditor bodoh tetapi bisa berarti bahwa fungsi pembinaan berhasil, artinya BPK telah melakukan tindakan preventif, karena auditee telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Pada kesempatan tersebut Ketua BPK menghimbau kepada seluruh Pegawai Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk membudayakan tiga kata yakni, “maaf”, “tolong”, dan “terima kasih” agar tercipta rasa saling menghargai dan menghormati orang lain. Kegiatan tatap muka ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Bambang Adiputranto. Banyak pertanyaan dan saran yang disampaikan oleh pegawai Perwakilan Provinsi Jawa Tengah demi kemajuan BPK tentunya.
