Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang menyebutkan, dari 14.437 bidang, baru 11 persen yang sudah bersertifikat. Itu artinya masih 12 ribu lebih aset pemkot yang belum mengantongi sertifikat. Kondisi ini tentunya rawan terjadinya penyerobotan lahan oleh pihak tertentu.
Pemkot sudah menganggarkan Rp600 juta untuk menyertifikatkan aset Pemkot Semarang di dua kecamatan sebanyak 400 bidang. Kendala yang dihadapi dalam penyertifikatan bidang aset adalah minimnya koordinasi dengan BPN Kota Semarang.
