Rabu, 26 November 2014 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya untuk dapat mendorong pengelolaan keuangan negara bagi kemakmuran rakyat melalui pemeriksaan kinerja. “BPK sejak awal bisa membuat desain dalam bentuk kebijakan pemeriksaan atau rencana strategis, yang memberikan prioritas pemeriksaannya kepada upaya-upaya penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan, pelananan pendidikan, dan lain-lain. Program-program tersebut langsung berkaitan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.” Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis saat membuka rapat koordinasi teknis (rakornis) Perwakilan BPK se-Indonesia dilaksanakan di Kantor Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, tanggal 24-26 November 2014.
Ketua BPK juga menyambut baik adanya pembahasan terkait permintaan pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian Negara (PKN). Topik tersebut sangat penting mengingat hingga saat ini masalah korupsi masih menjadi masalah terberat di Indonesia. Oleh karena itu permintaan pemeriksaan investigatif, baik yang diminta oleh lembaga perwakilan maupun oleh penegak hukum menjadi sangat banyak. “Prinsipnya BPK harus membantu, apalagi jika permintaan tersebut untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK” tegasnya.
Rakornis ini dihadiri oleh sekitar 250 orang, yang terdiri dari Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota V Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota VI Bahrullah Akbar, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Tortama KN V Bambang Pamungkas, Tortama KN VI Sjafrudin Mosii, para Eselon I BPK, serta tamu undangan dari 34 Perwakilan BPK se-Indonesia.
Pada kesempatan ini, dihadirkan pula beberapa narasumber yaitu (1) Dirjen Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri yang membahas tentang kebijakan Kemendagri dalam penerapan Akrual Basis, serta perkembangan persiapan implementasi akrual basis oleh Pemda; (2) Deputi Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan BPKP yang membahas mengenai kebijakan fasilitas BPKP atas implementasi akuntansi berbasis akrual kepada Pemda; serta (3) KSAP yang menyampaikan peran KSAP dalam membantu implementasi akrual basis di daerah.
Pelaksanaan rakornis ini merupakan sarana untuk menyamakan langkah dan menyatukan gagasan sehingga dapat memudahkan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab BPK. Beberapa rumusan yang dibahas antara lain: (1) Panduan Pemeriksaan LKPD Edisi Akrual, (2) Penanganan permintaan pemeriksaan PDTT yang bersifat investigatif dan penghitungan keuangan daerah, (3) Implikasi SOTK 2014 terhadap pengelolaan TLRHP dan validasi saldo awal TLRH, (4) EPP, serta (5) Kinerja Pengelolaan Air Bersih (non-perpipaan).
Melalui acara rakornis ini Ketua BPK mengharapkan koordinasi antar perwakilan, antar Auditorat Keuangan Negara (AKN), dan bahkan antar Anggota dapat lebih terjalin sehingga bisa menghasilkan karya yang lebih baik, untuk kemajuan Negara dan kemakmuran rakyat Indonesia.
