Kalan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali mengatakan, masih menemukan adanya beberapa permasalahan. Diantaranya seperti terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 171 paket pekerjaan senilai mencapai Rp 8,986 miliar. Di mana tidak sesuai spesifikasi teknis pada 43 paket pekerjaan senilai Rp 5,645 miliar di sembilan Pemda. Selain itu, pekerjaan tidak selesai tepat waktu yang belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp 666,53 juta dan kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp 520,62 juta pada lima Pemda. “Atas temuan-temuan tersebut, kami merekomendasikan kepada kepala daerah agar memerin-tahkan para Pengguna Anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran,” kata Ayub Amali.
