SAMPAIKAN DUKUNGAN, LSM DERRAS DATANGI BPK

Semarang, 26 September 2012 – BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah menerima kedatangan LSM DERRAS (Dewan Reformasi Rakyat Sragen). Kedatangan ini disambut baik oleh Kepala Subbagian Hukum dan Humas yang menerima langsung kedatangan LSM tersebut di Ruang Rapat Sekretariat Lantai I. Ketua LSM DERRAS, Sunarto memperkenalkan diri dan anggota LSM DERRAS yang turut hadir. Selanjutnya, Ketua LSM DERRAS menjelaskan maksud kedatangan pihaknya ke BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dengan harapan agar BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dalam menanggapi kasus yang melibatkan mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono dapat melihat dari banyak aspek yang tidak hanya tertuju pada keterlibatan mantan Bupati Sragen tersebut saja tetapi juga pada keterlibatan pihak lain yang diduga juga terlibat. Seperti diketahui, saat ini mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono divonis tujuh tahun penjara dengan denda Rp200 juta dan pidana tambahan berupa penggantian uang negara sebesar Rp11 miliar. Putusan itu atas keterlibatan Untung Wiyono dalam korupsi APBD Kabupaten Sragen tahun 2003 – 2010.

Menanggapi hal ini, Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah termasuk di dalamnya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen setiap tahun anggaran. Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah ini kemudian diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sragen sebagai representasi masyarakat Sragen. Selanjutnya, Supriyonohadi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran LSM DERRAS ke Kantor BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dan mengapresiasi segala bentuk laporan dari pihak manapun atas adanya dugaan atau indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengeloaan keuangan daerah sebagaimana keinginan seuluruh rakyat Indonesia agar terwujud tata kelola keuangan yang baik demi terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera.